Pemkab Demak telah mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah rangkap jabatan yang marak terjadi di sejumlah instansi. Dalam tiga tahun terakhir, mereka secara konsisten mengajukan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghindari situasi ini. Tahun ini, usulan mereka disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk merekrut 750 ASN. Rekrutmen ini terdiri dari 104 PNS dan 646 PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Mengapa Rangkap Jabatan Merupakan Masalah?
Rangkap jabatan, atau ketika seseorang memegang lebih dari satu jabatan secara bersamaan, dapat mengakibatkan konflik kepentingan, penurunan efisiensi, dan ketidakseimbangan dalam tugas dan tanggung jawab. Situasi ini tidak hanya terjadi di Demak, tetapi juga di kabupaten/kota lain dan bahkan di tingkat provinsi. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk menghindari rangkap jabatan sangat penting.
Rekrutmen 750 ASN: Solusi Proporsional
Pemkab Demak memastikan bahwa pengadaan ASN dilakukan secara proporsional dengan kemampuan keuangan daerah. Usulan ini mempertimbangkan kekosongan pengisian jabatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Bagi teman-teman honorer yang telah mengabdi cukup lama, pertimbangan khusus diberikan. Dengan demikian, rekrutmen ini bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan dan mengurangi risiko rangkap jabatan.
Pemkab Demak telah menunjukkan komitmen untuk mengatasi masalah rangkap jabatan dengan mengajukan rekrutmen ASN. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya pengadaan 750 ASN, semoga tugas-tugas pemerintahan dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan profesional.
